5 Keanehan dari Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT)

0
385
uang kuliah tunggal

Surat edaran Ditjen Dikti tentang UKT mengacu pada UU Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tetapi, tidak disebutkan mengacu ke pasal yang mana dalam surat edaran tersebut. Akan tetapi, beberapa analisa kami mengacu kepada pasal 88 ayat 5 UUPT yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi akan diatur dalam Peraturan Menteri.

Ada beberapa kejanggalan yang terjadi apabila kita melihat UKT lebih dekat lagi, yaitu:

  1. Apabila kita melihat surat edaran Ditjen Dikti, maka itu bukanlah Peraturan Menteri, tetapi itu adalah surat edaran Ditjen Dikti.
  2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sekarang, dengan adanya sistem UKT, masih dalam tahap penghitungan oleh PTN, bukan satuan yang ditetapkan Menteri, seperti yang tertera dalam pasal 88 ayat 5 UUPT.
  3. Memang ada Peraturan Mendikbud Nomor 58 Tahun 2012 tentang BOPTN. Tetapi, BOPTN bukanlah kepanjangan dari ‘Biaya Operasional Perguruan TInggi Negeri’ melainkan ‘Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri’. Jauh berbeda makna ‘biaya’ dan ‘bantuan’
  4. Kenaikan BOPTN versi bantuan (bukan biaya), maka logikanya uang kuliah menjadi turun karena ada kenaikan yang luar biasa hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, tetapi sekali lagi berdasarkan hitungan-hitungan kami terkait biaya UKT dan non-UKT, ada disparitas biaya yang lebih mahal dari sebelumnya. Logikanya mengapa bantuan lebih banyak turun, tetapi uang kuliahnya jadi lebih mahal bukan lebih murah? Kemana uang-uang tersebut dialokasikan?
  5. Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini lebih menguntungkan calon mahasiswa yang membayar SPMA lebih besar, dan merugikan calon mahasiswa baru yang membayar SPMA lebih kecil dan menengah.